BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung mendorong pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) agar seluruh aset milik Pemerintah Kota Bandung dapat dikelola secara tertib, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada tertib administrasi. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan, legalitas tanah dan bangunan, pemanfaatan aset, hingga pengawasan.
Berita Terkait
Menurutnya, berbagai persoalan masih perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Barang Milik Daerah. Di antaranya, tunggakan pembayaran sewa, aset yang belum dimanfaatkan secara produktif, hingga potensi sengketa dalam kerja sama pemanfaatan aset.
Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan agar aset daerah tidak terbengkalai maupun menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pansus 21 berharap, melalui pembenahan tersebut, aset daerah yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, aset yang diperuntukkan bagi kepentingan publik diharapkan mampu menunjang pelayanan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pengelolaan aset daerah yang baik bukan sekadar menjaga kekayaan pemerintah, melainkan memastikan setiap aset milik Kota Bandung benar-benar memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat.
