BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwa Kamil menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih agresif dalam menjemput investasi di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pasalnya, semenjak pandemi Covid-19 membuat BUMD yang mengelola sektor strategis di Jawa Barat lambat.
Dalam Webinar Siasat Recovery BUMD di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dilakukan pada Senin (27/7/2020). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta supaya BUMD membuat rancangan untuk menstabilkan ekonomi, kinerja perusahaan bahkan menjaring investor.
Ridwan Kamil meminta rancangan tersebut untuk diserahkan secepatnya, paling lambat 14 hari ke depan. Dihadapan para pimpinan BUMD, ia mengatakan bagi siapapun yang tak bisa beradaptasi dengan cepat maka disebut seorang pecundang. Namun sebaliknya, jika bisa melewati masa krisis ini dengan baik maka ia disebut pemenang.
“Jadi harus jemput bola zaman recovery ekonomi ini. Harus bisa mengkonversi peluang. Saya minta bahan presentasi analisa peluang usaha. Saya kasih waktu tujuh hari sampai 14 hari. Yang baru membukukan laba, selain BJB dan BPR, ada Jaswita dan Migas Hulu. Selain itu masih merugi,” ucap Kang Emil.
Ridwan Kamil meminta pihak BUMD lebih proaktif dalam menjemput investasi yang masuk dalam jangan enam bulan ke depan sebesar Rp. 57 triliun.
“Jabar itu sangat besar dan luas kue ekonominya. Nah di zaman saya semua BUMD ini harus proaktif menjadi mitra utama untuk investasi sendiri dan menjadi mitra utama untuk investasi dari luar,” kata dia saat menjadi keynote speaker dalam webinar Siasat Recovery BUMD Jawa Barat di Era AKB, Senin (27/7/2020).
“Pertanyaannya kan begini, ada 57 triliun selama enam bulan invetasi datang ke Jabar. Kita menjadi rangking satu sekarang Alhamdulillah. Pertanyaannya kan dari kue 57 triliun ini apakah BUMD paham? apakah BUMD ini bisa melihat bahwa banyak peluang kerjasama yang hadir,” ia melanjutkan.
Menurut Ridwan Kamil, kita seharusnya dapat mencontoh Agro Jawa Barat yang bergerak dibidang pertanian yang tahan banting dalam menghadapi wabah covid-19. Begitupun dengan PT. BIJB yang memegang salah satu kunci pembangunan lewat sektor penerbangan.
“Kalau memang yang tidak memberikan nilai ekonomi, bisa ditutup. Jangan jadi di zona nyaman saja. Kalau ga ada kontribusi, saya serahkan ke swasta saja. (kinerja perusahaan) harus terlihat kontribusi terhadap pembangunan daerah. Yang punya dampak sosial tinggi. Kita bukan profit oriented saja. Sosial dan lingkungan juga iya,” ia melanjutkan.
“Semua ini harus bersahabat dengan menteri BKPM. Jangan hanya Gubernur saja. Jangan lewat gubernur saja. Rezeki itu harus dijemput. Jangan duduk manis saja. Jangan gunakan ekonomi warung. Duta besar datangi, investor datangi. Saya ingin direksi aktif lobi-lobi datang kesana kemari,” pungkasnya.
