BANDUNG – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial memastikan keberpihakannya terhadap urusan kesehatan dijalankan secara serius dan merata.
Hal itu guna menciptakan visi Bandung Sejahtera yang diimplementasikan melalui alokasi anggaran di 2021 nanti sebesar Rp270,7 miliar.
Berita Terkait
Dilansir dari laman resmi Humas Bandung, keberpihakan pendanaan ini untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC).
Kemudian anggaran tersebut akan disalurkan melalui BPJS Kesehatan untuk melindungi 570.000 warga Kota Bandung dengan hak pelayanan kelas 3.
Oded menegaskan, program UHC ini diprioritaskan bagi warga ketegori kurang mampu. Dengan begitu, warga bisa menikmati fasilitas kesehatan secara merata.
“Alhamdulillah kita sudah siapkan anggaran untuk UHC ini. Harapan saya kerja sama ini terbangun dengan baik dan benar, sehingga bisa besaama-sama menghadirkan pelayanan publik kepada masyatakat. Khususnya masyarakat yang tidak mampu,” ungkap wali kota usai penandatanganan kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Kamis (17/12/2020).
Menurut Oded, kerja sama ini harus ditindaklanjuti dengan cekatan sehingga pelayanan kesehatan di Kota Bandung berjalan lancar.
Pemerintag Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Kesehatan ataupun BPJS Kesehatan, mampu membangun koordinasi yang baik dan responsif dalam menangani urusan kesehatan masyarakat Kota Bandung.
“Karena UHC ini merupakan jaringan kesehatan semesta. Artinya diharapkan di Kota Bandung tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertangani urusan kebutuhan kesehatan.”
“Oleh karena itu, saya sampaikan langsung kepada BPJS nampaknya koordinasi kerjasama ini harus betul-betul solid sehingga bisa bersama-sama merealisasikan menghadirkan pelayanan publik lebih optimal,” kata Oded menjelaskan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, M. Cucu Zakaria menyatakan bahwa pihaknya siap berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyatakat.
Cucu Zakaria pun sangat mengapresiasi upaya Pemkot Bandung dalam menangami masalah kesehatan, baik dari segi regulasi maupun keberpihakan anggaran.
“Kami dari BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi Mang Oded dalam keberlanjutan program UHC. Ini bukti Pemerintah Kota hadir dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini cerminan visi dan visi yang Mang Oded sampaikan itu terimplementasikan,” ujar Cucu.
Lebih lanjut cucu mengatakan bahwa BPJS akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk optimalisasi pemberian fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Sebab menurutnya, masalah fasilitas kesehatan ini bukan hanya persoalan kinerja Pemkot ataupun BPJS, tetapi melibatkan stakeholder terkait lainnya.
Untuk itu, Cucu Zakaria akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam rangka memperbaharui data. Sebab, lanjutnya, saat ini BPJS Kesehatan menganut “one single identity” yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Dengan Disdukcapil untuk memastikan data penduduk yang belum masuk sudah tersiapkan sehingga memudahkan proses ke depan,” terangnyas.
- “Juga dengan Dinsosnangkis kita percepatan pendataan. Kita berharap kalau memang itu masuk kategori miskin bisa diambil alih APBN. Ini harus ada percepatan menyatakan DTKS agar bisa diambil alih APBN,” pungkas Cucu.
