BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluruskan kabar yang menyebutkan bahwa vasektomi menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan seperti itu.
Berita Terkait
“Tidak ada kebijakan vasektomi,” tegas Dedi saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, yang dilansir dari laman Kompas.com pada Kamis (8/5/2025).
Dedi menjelaskan bahwa maksud pernyataannya sebelumnya hanya sebatas imbauan agar para penerima bansos, terutama yang memiliki banyak anak, mempertimbangkan ikut program keluarga berencana (KB).
Menurutnya, pengendalian jumlah anak bisa membantu efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
“Kebijakan itu bisa dilihat di media sosial saya. Di media sosial saya, pada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana (KB). Dan keluarga berencana itu, kalau bisa, dilakukan oleh laki-laki. Dan tidak hanya vasektomi, kan ada yang lain, ada pengaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Dedi memang sempat menyampaikan gagasan agar penerima bansos diarahkan ikut KB, termasuk opsi vasektomi bagi laki-laki.
Ia menilai hal ini bisa membantu mengontrol angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera serta menjamin keadilan dalam distribusi bantuan.
Namun, wacana tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.
Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai mengeluarkan fatwa haram terkait syarat vasektomi untuk menerima bansos.
