BANDUNG — Persoalan genangan air, saluran drainase, hingga pengelolaan sampah masih menjadi perhatian warga di kawasan Cipadung Kulon dan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.
Sejumlah titik yang dikeluhkan warga ditinjau langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Jumat, 6 November 2026. Ada empat lokasi yang menjadi perhatian, yakni rumah tidak layak huni (rutilahu) di RW 03 Cipadung Kulon, TPS Pangaritan RW 07, Jalan Gempol RW 06 Cipadung Wetan, serta Kompleks Patra Asri RW 02.
Berita Terkait
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus membahas tindak lanjut atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Drainase Tertutup Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang ditemukan berada di Jalan Gempol RW 06, Cipadung Wetan. Saluran drainase di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan genangan ketika hujan turun.
Dari hasil peninjauan, terdapat bagian saluran yang perlu dibuka dan diperiksa untuk memastikan aliran air tetap lancar.
Dalam dialog bersama warga dan perangkat wilayah, turut dibahas saluran yang terputus akibat bagian drainase tertutup atau diurug di sekitar kawasan pergudangan.
Farhan meminta perangkat daerah terkait menelusuri kondisi tersebut, termasuk memeriksa bangunan atau bagian lahan yang berpotensi memengaruhi jalur drainase.
Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan aliran air dapat diarahkan dengan baik. Penanganan juga harus memperhitungkan dampaknya agar perbaikan di satu titik tidak justru menyebabkan limpasan ke kawasan lain.
Persoalan serupa juga menjadi perhatian di Kompleks Patra Asri RW 02. Di lokasi ini, terdapat saluran penghubung atau crossing yang belum berfungsi optimal sehingga aliran air dari permukiman belum lancar menuju saluran berikutnya, terutama saat debit air meningkat.
Status Fasilitas Umum Perumahan Ikut Diperiksa
Selain drainase, status prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di Kompleks Patra Asri juga menjadi perhatian.
Berdasarkan penelusuran site plan, terdapat sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang perlu dipastikan kembali fungsi serta status penyerahannya kepada Pemerintah Kota Bandung.
Farhan meminta perangkat daerah terkait memanggil pihak pengembang untuk menuntaskan kewajiban penyerahan fasilitas tersebut. Kejelasan status PSU diperlukan agar pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penanganan fasilitas di kawasan perumahan.
“Penataan ruang akan dibereskan, akan dipanggil developernya, diminta komitmen untuk perbaikan PSU supaya bisa serah terima PSU kepada kita. Kita bisa melakukan perbaikan,” ujarnya.
Pengelolaan Sampah dari Lingkungan Perlu Diperkuat
Persoalan lain yang ditinjau adalah pengelolaan sampah di TPS Pangaritan RW 07, Cipadung Kulon.
Di lokasi tersebut, Farhan melihat proses pemilahan sampah yang telah berjalan di sejumlah RW. Ia mengapresiasi upaya warga dan meminta kebiasaan tersebut terus dipertahankan.
Menurutnya, sampah organik perlu diolah di tingkat wilayah, salah satunya menjadi kompos. Sementara sampah anorganik perlu dikelola melalui sistem pengangkutan yang terkoordinasi.
Upaya pengurangan sampah dari sumbernya dinilai penting untuk mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke tempat pengolahan berikutnya.
“Yang paling penting prinsip mulai pengurangan. Pemilahan jalan terus,” ujar Farhan.
Ia juga meminta camat dan lurah memperkuat koordinasi agar pemilahan sampah di lingkungan warga berjalan sesuai ketentuan.
Rumah Tidak Layak Huni Juga Ditinjau
Dalam kunjungan tersebut, Farhan turut melihat rumah warga yang masuk dalam program penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) di RW 03 Cipadung Kulon.
Ia melihat langsung kondisi bangunan dan proses perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak dan nyaman ditempati.
Farhan mengapresiasi pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam perbaikan rumah warga. Ia berharap program tersebut terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melalui peninjauan di empat lokasi tersebut, sejumlah persoalan lingkungan dan infrastruktur di Cipadung Kulon serta Cipadung Wetan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
