BANDUNG — Serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di tengah gelombang protes demontrasi di Indonesia telah memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional, Salah Satunya adalah Pekerjaan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Yang merupakan Sebuah badan pemantau hak asasi manusia internasional menyatakan pihaknya memantau dengan seksama situasi terkini, khususnya terkait isu kenaikan tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan.
Dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Selasa (2/9/2025), PBB menekankan bahwa dialog adalah jalan paling fundamental untuk mengatasi berbagai kekhawatiran yang disuarakan oleh publik.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” ujar Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Ravina Shamdasani seperti dikutip dari laman ohchr.org.
Jaminan Hak dan Kebebasan Fundamental
Sorotan utama dari pernyataan ini adalah kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.
Pihak berwenang didesak untuk secara konsisten menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.
“Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional,” lanjut pernyataan tersebut.
Hal ini mengindikasikan bahwa tugas aparat keamanan bukan hanya membubarkan massa, tetapi juga memfasilitasi penyampaian aspirasi secara aman dan tertib.
Standar Penggunaan Kekuatan Aparat Keamanan
Secara spesifik, pernyataan ini menyoroti dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional.
Semua aparat keamanan, termasuk personel militer yang mungkin dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, diingatkan untuk secara ketat mematuhi prinsip-prinsip dasar internasional.
Aturan tersebut mencakup panduan tentang penggunaan kekuatan dan senjata api, yang hanya dapat dibenarkan dalam situasi yang sangat mendesak dan sebagai pilihan terakhir untuk melindungi nyawa.
Desakan Investigasi Transparan
Untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah impunitas, PBB secara tegas menyerukan penyelidikan yang independen atas semua insiden kekerasan.
“Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” ujar dia.
Investigasi ini dianggap krusial untuk memberikan keadilan bagi para korban dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.
Peran Sentral Kebebasan Media
Di akhir pernyataannya, ditekankan pula peran vital media sebagai pilar demokrasi.
Kebebasan pers untuk meliput rentetan peristiwa tanpa tekanan atau intimidasi dianggap sebagai syarat mutlak bagi transparansi.
“Penting juga bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” ujar Ravina
Kehadiran jurnalis di lapangan dinilai esensial untuk memastikan informasi yang akurat sampai kepada publik dan menjadi mekanisme kontrol eksternal terhadap tindakan semua pihak yang terlibat.
**
Penulis: Ferdi Ferdiansyah
Penyunting: Asep Sonny Sonjaya
