BANDUNG — Selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok dengan berbagai langkah strategis.
Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Pendopo Kota Bandung pada Kamis, 6 Maret 2025, Pemkot Bandung mengevaluasi perkembangan inflasi dan kondisi makroekonomi guna memastikan stabilitas harga.
Berita Terkait
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada 2024 mencapai 4,99%, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan angka 5,07%.
Sektor perdagangan (26,32%), industri pengolahan (18,29%), serta informasi dan komunikasi (14,09%) menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota ini.
“Kami perlu melakukan analisis lebih dalam untuk melihat bagaimana Bandung bisa berkontribusi dalam target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2025-2029,” ujar Farhan. Ia juga menegaskan bahwa perlu ada strategi konkret agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat lebih tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Bandung pada Februari 2024 tercatat mengalami deflasi sebesar -0,50% secara tahunan (YoY), -0,73% secara bulanan (MtM), dan -1,61% sejak awal tahun (YtD).
Namun, tren kenaikan harga bahan pokok mulai terlihat menjelang Ramadan.
“Inflasi yang terlalu rendah juga berisiko karena masyarakat bisa meningkatkan belanja secara tiba-tiba, sehingga memicu lonjakan harga. Motor utama ekonomi adalah konsumsi, tanpa konsumsi ekonomi kota tidak akan tumbuh,” jelas Farhan.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Bandung akan melakukan pemantauan langsung ke empat pasar utama pada Minggu pagi saat sahur untuk mengevaluasi kondisi harga bahan pokok di lapangan.
Selain itu, faktor cuaca ekstrem sejak akhir Februari juga menjadi perhatian khusus karena berpotensi mengganggu pasokan pangan.
“Banjir di beberapa wilayah produksi pangan nasional menjadi kekhawatiran tersendiri. Stabilitas harga harus dijaga agar tidak memberatkan masyarakat,” tambahnya.
Dalam upaya mengendalikan harga, Pemkot Bandung terus mengoptimalkan program Buruan Sae yang mendorong masyarakat untuk menanam sendiri kebutuhan pangan seperti cabai dan bawang.
“PKK, DKPP, dan kewilayahan harus fokus pada komoditas-komoditas ini agar bisa menekan kekhawatiran harga di masyarakat,” imbuhnya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung, Tubagus Agus Mulyadi, menambahkan bahwa sekitar 94,01% kebutuhan pangan Kota Bandung bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat harga pangan di kota ini sangat rentan terhadap gangguan pasokan.
“Fluktuasi harga ini harus diantisipasi, terutama karena konsumsi masyarakat meningkat selama Ramadan dan Idulfitri,” katanya.
Pemkot Bandung juga terus berkoordinasi dengan sektor swasta guna memastikan kelancaran produksi dan distribusi bahan pokok.
“Sinergi antar-stakeholder harus diperkuat, baik lintas sektor maupun lintas wilayah. Harapannya, masyarakat tetap bisa berbelanja dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh isu kelangkaan sembako,” pungkas Farhan.
