BANDUNG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Indonesia Menggugat (MIM), melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada selasa (20/10/2020) sore.
Aksi yang tergabung dari berbagai BEM kampus di Bandung itu sempat menutup Jalan Diponegoro Kota Bandung.
Berita Terkait
Meskipun hujan deras mengguyur Kota Bandung tidak menghentikan niat para massa aksi untuk menyampaikan orasinya di depan Gedung DPRD.
Tak hanya berorasi, massa pun membakar ban dan spanduk partai politik di depan Gedung DPRD.
Dari Pantauan tim Infobandungkota.com, pihak kepolisian dari Brimob, Dalmas dan Raimas bersiaga di sekitar lokasi aksi.
Tampak pula dua unit mobil watercannon yang telah siaga di Gedung DPRD provinsi Jawa Barat dan kantor Gubernur, Gedung Sate Kota Bandung.
Dalam aksinya, massa pun mengangkat sepatu kiri, dengan simbol menggambarkan kondisi rakyat Indonesia yang saat ini diinjak-injak oleh RUU Omnibus Law.
Lingga selaku korlap aksi mengatakan, massa saat ini mendesak Presiden Joko Widodo dan kabinetnya untuk turun dari jabatan kepresidenan, jika tidak mendengar keinginan rakyat, agar diterbitkannya Perpu Omnibus Law yang di dalamnya juga terkandung UU Cipta Kerja.
“Kami MIM masih konsisten berada di garis perjuangan rakyat yang di mana RUU Omnibus Law ini isunya menindas rakyat secara utuh. Pertanggal 20 Oktober 2020, kami menginginkan Presiden Joko Widodo dan kabinet untuk mengeluarkan Perppu dan jika tuntutan kami tersebut tidak dilakukan, kami minta Presiden Joko Widodo turun,” ucap Lingga.
Tak terhenti disitu, massa aksi pun membakar gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai simbol kekecewaan masa aksi terhadap pemerintah yang tidak memikirkan rakyat malah lebih memikirkan diri sendiri.
Sementara itu, Ketua GMNI Kota Bandung, Ravi mengatakan, apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI, Puan Maharani justru akan membawa kapitalsme semakin bebas masuk ke Indonesia.
Massa aksi pun mengancam akan melakukan demonstrasi yang lebih masif dan lebih banyak masa lagi pada 28 Oktober 2020 mendatang , karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
“Dalam satu minggu ini, jika tuntutan ini tidak disikapi pemerintah kita akan mengerahkan massa yang lebih besar,” ucap Iqbal.
