BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menghadirkan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan primer bagi seluruh warga.
Peluncuran layanan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam kegiatan launching yang dipusatkan secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie serta diikuti secara daring oleh Puskesmas Garuda, Kamis, 15 Januari 2026.
Berita Terkait
Pada tahap awal, dua puskesmas tersebut langsung beroperasi penuh selama 24 jam sebelum layanan serupa diperluas ke lima puskesmas lainnya di Kota Bandung.
Salah satu keunggulan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama adalah integrasi layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan. Warga yang melahirkan di puskesmas kini dapat langsung memperoleh dokumen kependudukan, mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembaruan Kartu Keluarga, tanpa harus mengurus secara terpisah.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, kehadiran puskesmas 24 jam bukan sekadar pemenuhan janji politik, melainkan kebutuhan nyata kota besar dengan aktivitas masyarakat yang tidak mengenal batas waktu.
“Layanan kesehatan adalah bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Dan standar itu dari waktu ke waktu harus semakin tinggi,” kata Farhan.
Ia menegaskan, Puskesmas 24 Jam diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak harus langsung menuju rumah sakit ketika menghadapi kondisi darurat.
Dengan dukungan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC), warga juga didorong untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Lebih lanjut, Farhan mengaitkan penguatan layanan kesehatan dengan pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkualitas dan berkeadilan. Meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,3 persen, ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam aspek sosial dan kesehatan masyarakat.
“Jumlah penduduk miskin memang menurun dan tingkat pengangguran terbuka juga berkurang. Namun kualitas kemiskinan justru memburuk. Fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya masih terjadi,” ujarnya.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membutuhkan intervensi pelayanan publik yang lebih presisi dan berbasis karakteristik wilayah. Karena itu, layanan Puskesmas 24 Jam dinilai strategis untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan kesehatan tinggi.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan layanan publik di Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, termasuk dalam sektor kesehatan.
Melalui Program Prakarsa serta pendataan sensus hingga tingkat RW yang kini telah mencapai 100 persen, Pemkot Bandung memiliki basis data yang kuat untuk mengidentifikasi persoalan riil masyarakat, mulai dari sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga penyakit seperti diare, TBC, dan stunting.
“Puskesmas 24 jam ini adalah bagian dari penyelesaian masalah mendasar. Kita selesaikan dulu ‘skin care’-nya sebelum make up dan lipstik,” ujar Farhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyebut peluncuran Puskesmas 24 Jam merupakan bentuk komitmen Dinas Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan warga.
“Hari ini kita launching secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan secara daring dari Puskesmas Garuda. Selanjutnya, Insya Allah akan menyusul lima puskesmas lainnya,” ujar Sony.
Lima puskesmas yang direncanakan menyusul adalah Puskesmas Pagarsih, Kopo, Padasuka, Cipadung, dan Cipamokolan. Model layanan pada tahap awal ini akan menjadi prototipe untuk diterapkan di lokasi lainnya.
Sony juga memastikan, khusus di Puskesmas Ibrahim Adjie, telah terjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga seluruh proses administrasi kependudukan bagi ibu melahirkan dapat langsung dilayani di tempat.
