BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung semakin meningkatkan kewaspadaan lantaran kenaikan kasus Covid-19.
Dilansir dari laman resmi Pemkot Bandung pada Minggu (6/6/2021), bahkan angka Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Kota Bandung yang sudah 79,9 persen dan cenderung akan mengalami kenaikan.
Berita Terkait
Padahal, persentase keterisian tempat tidur di rumah sakit yang distandarkan WHO tak boleh melebihi 60%.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengaku khawatir terjadinya kenaikan tren kasus positif Covid-19 di Kota Bandung ini.
Yana Mulyana mengklaim kenaikan cukup dirasakan pascalebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu.
“Ini sudah di titik psikologis. Menunjukkan bahwa baik fasilitas kesehatan mau pun tenaga kesehatannya sebentar lagi collapse,” katanya di Gedung PSSI Jawa Barat, Jalan Lodaya, Kota Bandung, Minggu (6/6/2021).
Ia ingin meluruskan bahawa regulasi masyarakat tidak boleh melakukan mudik muncul sebab Pemerintah Kota Bandung khawatir siklus peningkatan Covid-19 terjadi.
“Saya tidak bisa bayangkan kalau kemarin Pemerintah Pusat dan Daerah tidak membatasi soal mudik. India saja yang sudah terkendali jadi 9.000an penambahan (kasus positif covid-19) per hari. Hari ini sampai 360 ribu,” ujarnya.
“Kita ini (Indonesia) mungkin sudah mendekati 100 ribu orang, ngeri buat saya. Karena di Kota Bandung saja sudah lebih dari 100 kasus per harinya. Sebelumnya 30an kasus, sekarang sudah di 101 kasus per hari,” imbuh Yana.
Yana Mulyana mengklaim bahwa angka tersebut meningkat baru pascalebaran. Terlebih setelahnya ada libur Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila yang bisa dimanfaatkan libur panjang bersamaan dengan cuti pada sebelum atau sesudahnya.
“Kemarin konsentrasi mencegah libur panjang seminggu sebelum lebaran. Padahal di tanggal berikutnya ada lagi hari libur yang jatuhnya hari kejepit. Mungkin ada saja orang yang mengambil cuti dan memanfaatkannya jadi libur panjang,” paparnya.
Wakil Wali Kota Bandung ini pun menjelaskan bahwa kunci dalam mengantisipasi penambahan kasus lebih banyak yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kewilayahan dari RT dan RW.
“Kuncinya itu, kita minta kewilayahan, termasuk TNI-Polri. Kuncinya di sana saja (RT RW), karena lebih paham. Soal infrastruktur, faskesnya, tempat isolasi mandiri untuk yang tidak bergejala kita sudah siapkan. Orang yang bergejala kita minta Rumah Sakit menambah tempat tidur juga. Mudah-mudahan tidak terpakai,” tuturnya.
