Bandung – Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung memiliki potensi yang banyak dilirik pihak lain. Salah satunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Dalam pertemuan di Pendopo Kota Bandung, Pemkab Garut mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkolaborasi dalam beberapa sektor. Di antaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penertiban pedagang kaki lima (PKL), pariwisata, dan ketahanan pangan.
Berita Terkait
“Nota kesepahamannya sudah kita formalkan yang akan ditindaklanjuti dengan MoU. Mereka ingin bekerja sama di program SPBE. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki nilai SPBE tinggi di Indonesia,” ucap Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, Rabu 30 Agustus 2023.
Menurutnya, di era sekarang setiap instansi tidak perlu lagi saling berkompetisi, tapi justru harus berkolaborasi. Kota Bandung sendiri sudah memiliki lebih dari 240 aplikasi layanan publik.
“Kalau sudah kerja sama seperti ini tinggal direplikasi saja, sehingga membantu efisiensi anggaran bagi Kabupaten Garut,” ujarnya.
Sedangkan untuk kerja sama PKL, Ema mengaku sebenarnya Kota Bandung belum sepenuhnya ideal dalam menangani permasalahan PKL.
“Di Kota Bandung, kita bentuk Satgasus PKL sehingga tidak dibebankan ke satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Semua dilakukan bersama-sama antar OPD secara bertahap. Dalam waktu dekat, kita akan tata PKL di Tegallega,” ungkapnya.
Selain itu, dari sektor pariwisata pun akan dijajaki kerja sama dengan Pemkab Garut. Ia mengatakan, Garut memiliki potensi sumber daya alam, berbeda dengan Kota Bandung.
“Kita memang tidak punya sumber daya alam. Tapi kita bisa belajar cara meningkatkan kualitas layanan pariwisata dari Kabupaten Garut,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung, Bariati Ratna Aju menjelaskan, selain SPBE dan lainnya, kolaborasi dengan Kabupaten Garut juga akan dijajaki melalui strategi menekan inflasi daerah dengan pangan.
“Dalam hal ini, kita bekerja sama dengan Kabupaten Garut di bidang pangan. Ini merupakan salah satu solusi untuk pengendalian inflasi,” kata Bariati.
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki potensi dan keunggulan masing-masing, sehingga konsep kolaborasi dapat menjadi media untuk saling bertukar informasi dan membantu dalam kesenjangan sumberdaya.
“Kerja sama antar daerah juga merupakan salah satu solusi untuk menekan tingkat inflasi khususnya dari aspek ketersediaan bahan pangan. Termasuk bagi Kota Bandung yang merupakan daerah konsumtif, bukan produsen pangan,” tuturnya.
Sehingga kolaborasi dengan daerah yang memiliki surplus ketersediaan pangan seperti Kabupaten Garut menjadi salah satu solusi untuk pengendalian inflasi di Kota Bandung.
Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Garut, Bambang Hafidz Arifin mengatakan, suplai dari sektor pertanian Kabupaten Garut rata-rata dikirim ke pasar Kota Bandung.
“Ini sangat membantu para petani di Garut. Adanya kerja sama ini membantu kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemarin kami juga menerima penghargaan inisiatif kinerja dalam keberhasilan penanganan inflasi,” aku Bambang.
