BANDUNG – Ketidakpastian tengah membayangi nasib 132 pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung yang hingga kini belum menerima honor dalam sebulan terakhir. Para pegawai tersebut pun saat ini kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut salah satu pegawai PDAM Tirtawening isinial, MDI, kondisi ini telah menimbulkan keresahan di internal perusahaan BUMD milik Pemkot Bandung tersebut. Karena, lanjut MDI, ia bersama rekan-rekannya telah melaksanakan kewajiban bertugas terutama yang menyangkut dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Berita Terkait
“Sampai sekarang, hak kami belum kami terima. Mungkin itu yang bikin suasana jadi rame. Semuanya ada 132 (pegawai), belum pada cair (terima honor),” kata MDI di Bandung, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi dari jajaran direksi terutama Plt Direktur Utama PDAM Tirtawening, Tono Rusdiantono, terkait keterlambatan honor tersebut. Bahkan, lanjutnya, hingga kini tidak ada kepastian kapan honor mereka akan dibayarkan oleh PDAM.
“Belum ada, Kang. Kami juga belum menerima informasi resmi soal alasan keterlambatan ini. Yang jelas, ini kan seharusnya hak kami. Kasihan yang sudah berkeluarga, mana sekarang ada yang anaknya mau masuk sekolah,” bebernya.
Diakui MDI, para pegawai berencana membuat surat pernyataan resmi yang akan dikirim langsung kepada Plt Dirut PDAM Tirtawning jika tak kunjung mendapatkan penjelasan dan honor dibayarkan. Namun saat ini, ia mengaku tetap bertugas secara peofesional melayani masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM.
“Kami sih jalan apa adanya dan sekarang kami tetap bekerja karena itu kewajiban kita juga. Tapi ke depan, kami juga akan mulai bergerak bersama. Sudah ada rencana menyampaikan pernyataan resmi kepada pihak Plt (Dirut PDAM,” tandasnya.
Akan tetapi, jika langkah tersebut pun tak didengar oleh Plt Dirut PDAM Tirtawening, para pegawai pun berencana akan menemui Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Mereka bakal mengadu terkait kondisi di PDAM terutama honor yang belum dipenuhi.
“Kami berharap Pak Wali bisa mengevaluasi kondisi ini. Kami juga pekerja yang ingin didengar, ingin ada kejelasan dan tindakan. Pasti kami kepikiran, motivasi menurun. Kami tetap kerja dan laksanakan kewajiban, tapi hak kami belum terpenuhi,” tandasnya.
Hal senada pun diungkapkan pegawai lainnya berinisial, WAN, yang mendapatkan informasi jika para pegawai PDAM kini telah dilakukan evaluasi oleh Plt Dirut. Hal itu pun disinyalir menjadi penghambat pencairan gaji para pegawai hingga kini dan membuat keresangab dilingkungan perusahaan tersebut.
“Kami berharap Pak Wali segera mendorong percepatan pemilihan direksi definitif. Plt seharusnya fokus mempersiapkan transisi ini, bukan malah sibuk dengan evaluasi yang tidak jelas dan menghambat hak pegawai,” kata WAN.
Selain itu, para pegawai pun menyoroti sistem kerja berbasis digital yang sempat dibangun sebelumnya, kini sebagian kembali dilakukan secara manual dalam sebulan terakhir. Hal ini dinilai menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat terutama yang melakukan pengaduan adanya saluran air yang terganggu.
“Dulu sudah sistem elektronik, sekarang kembali ke manual. Evaluasi yang dilakukan PLT seolah menghambat kemajuan yang sudah dibangun,” ungkap WAN.
