BANDUNG – Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Kredit Ritel dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) dalam penyaluran kredit ritel.
Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Kredit Ritel bank bjb Rudy Purwadhi dan Para Sekretaris Deputi dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, penandatangan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 14 Januari 2022 di Bandung.
Berita Terkait
Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini mengatakan sinergi dan kerjasama dengan KemenKopUKM merupakan langkah strategis untuk mendukung kinerja perusahaan, khususnya dalam penyaluran kredit ritel.
Sebelumnya, bank bjb juga dipercaya pemerintah sebagai salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan manfaat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Kredit Ritel dengan KemenKopUKM merupakan bentuk kolaborasi bank bjb untuk mewujudkan sinergi dukungan ekosistem keuangan Koperasi dan UKM melalui fasilitas jasa layanan perbankan.
Penyaluran kredit ritel di lingkungan KemenKopUKM diyakini akan mendorong kinerja kredit bank bjb, bank dengan kode saham BJBR membukukan laba bersih Rp1,4 triliun atau tumbuh 17,5 persen secara tahunan (yoy). Total nilai aset yang dimiliki bjb tumbuh sebesar 7,9 persen menjadi Rp159,3 triliun.
bank bjb juga mencatatkan pertumbuhan kredit hingga 6,9 persen secara tahunan. Total jumlah kredit yang disalurkan mencapai sebesar Rp95,1 triliun.
“bank bjb akan terus memperkuat jalinan sinergi dengan pemerintah,” kata Suartini.
Ciptakan Wirausaha Muda Handal dan Koperasi Modern
Selain bank bjb, KemenKopUKM juga menggandeng Universitas Padjajaran (Unpad) dan Ikatan Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dalam membangun wirausaha muda yang handal dan berdaya saing, serta menciptakan banyak koperasi modern di Indonesia.
“Kami selalu membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan perbankan, institusi pendidikan dan organisasi lainnya,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim.
Arif menambahkan, terdapat sejumlah agenda besar yang bakal dijalankan KemenKopUKM yang membutuhkan banyak sinergi dengan pihak lain. Salah satunya pendataan koperasi dan UMKM secara by name dan by address yang akuntabel dan bisa digunakan bersama dalam pengembangan KUMKM di Indonesia.
“Itu sudah dijalankan sejak 2021 dan tahun ini pengumpulan data koperasi dan UKM. Jadi, kita butuh dukungan banyak pihak,” imbuh SesKemenKopUKM.
Rektor Universitas Padjajaran Prof Rina Indiastuti berharap langkah sinergi ini bisa secara bersama-sama mencetak wirausaha muda baru yang berasal dari kalangan kampus.
“Dengan menjadi wirausaha, berarti mereka memiliki nilai tambah dalam penciptaan lapangan kerja,” kata Prof Rina.
Ketua Umum Ikatan Alumni IKOPIN Entis Sutisna menambahkan pihaknya akan mendukung penuh aneka program yang menciptakan koperasi modern di Indonesia.
“Kami mengapresiasi kolaborasi antara pemodal (bank), pelaku usaha (koperasi dan UKM), dan pemerintah, sebagai langkah strategis ke depan,” katanya.
