BANDUNG – Insiden pohon tumbang di Jalan Bojong Raya kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, menilai kejadian tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai musibah semata, melainkan indikasi adanya kegagalan dalam sistem pengawasan dan pemeliharaan lingkungan oleh pemerintah kota.
Menurutnya, peristiwa serupa yang terus berulang menunjukkan adanya masalah serius dalam perencanaan dan mitigasi di lapangan.
Berita Terkait
“Kejadian ini bukan sekadar faktor alam, tetapi indikasi nyata adanya kelalaian yang dibiarkan. Perencanaan, pendataan pohon rawan tumbang, hingga mitigasi risiko belum berjalan optimal,” tegas Andri dalam keterangannya.
Ia menambahkan, ketika insiden sudah menimbulkan korban jiwa, maka persoalan ini tidak lagi sebatas evaluasi teknis, tetapi telah masuk pada tanggung jawab moral dan administratif pemerintah.
“Jangan sampai nyawa warga seolah menjadi harga dari keterlambatan kerja birokrasi,” ujarnya.
Desak Audit dan Transparansi
DPRD, lanjut Andri, mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang di seluruh wilayah kota.
“Kami menegaskan, segera lakukan audit total terhadap pohon rawan tumbang, publikasikan peta risiko secara terbuka, dan tetapkan pihak yang bertanggung jawab. Jangan hanya memberikan penjelasan normatif,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk pemeliharaan lingkungan sudah tersedia, sehingga publik berhak mengetahui penggunaannya.
“Kalau kejadian seperti ini terus terjadi, wajar jika masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” tambahnya.
Soroti Rangkaian Kejadian Serius
Tidak hanya pohon tumbang, dalam beberapa hari terakhir Kota Bandung juga dihadapkan pada berbagai kejadian lain seperti reklame ambruk dan banjir di sejumlah titik. Kondisi ini dinilai sebagai cerminan lemahnya sistem mitigasi dan pengawasan.
“Kami melihat ini bukan sekadar dampak cuaca ekstrem, tetapi menunjukkan bahwa sistem kita belum sepenuhnya siap. Pemerintah tidak boleh hanya bersikap reaktif, harus ada langkah cepat, terukur, dan terintegrasi,” jelas Andri.
Tiga Langkah Prioritas
Sebagai solusi, DPRD mendorong tiga langkah utama yang harus segera dilakukan pemerintah kota:
- Audit dan peremajaan pohon secara menyeluruh, khususnya di jalur dengan aktivitas tinggi.
- Penertiban reklame bermasalah tanpa menunggu insiden terjadi.
- Percepatan normalisasi drainase, termasuk pembersihan saluran air secara rutin.
Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga dinilai perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.
Imbauan untuk Warga
Di sisi lain, Andri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras disertai angin kencang.
“Masyarakat diharapkan menghindari berteduh di bawah pohon besar, segera melaporkan potensi bahaya di lingkungan, serta menjaga kebersihan saluran air,” katanya.
Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.
“Pemerintah harus hadir bukan setelah kejadian, tetapi sebelum risiko itu berubah menjadi bencana,” pungkasnya.
