BANDUNG — Upaya sebagian pelaku usaha kuliner seperti kafe dan restoran untuk menghindari kewajiban membayar royalti dengan memutar suara alam ternyata tidak bisa dibenarkan secara hukum.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan, segala bentuk rekaman suara termasuk kicauan burung atau suara gemericik air masih termasuk dalam kategori rekaman fonogram yang dilindungi hak terkait.
“Putar lagu rekaman suara burung, suara apa pun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonogram tersebut, jadi tetap harus dibayar,” tegas Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, Senin (4/7/2025). Disadur dari laman Kompas.com.
Menurutnya, meskipun suara-suara tersebut bukan hasil ciptaan komposer musik, selama bentuknya adalah rekaman, maka penggunaannya di ruang usaha tetap harus membayar royalti.
Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
LMKN menilai, ada narasi keliru yang berkembang di tengah pelaku usaha. Beberapa kafe bahkan dengan sengaja memutar suara alam untuk menghindari tarif royalti.
“Jangan bangun narasi mau putar rekaman suara burung, suara alam, seolah-olah itu solusi,” ujar Dharma.
Tarif Resmi dan Cara Bayarnya
Penarikan royalti sendiri mengacu pada Keputusan Menkumham HKI.02/2016, yang menetapkan tarif berdasarkan jenis usaha.
Misalnya, restoran dan kafe dikenakan royalti sebesar Rp60.000 per kursi per tahun, sementara diskotek bisa dikenai hingga Rp250.000 per meter persegi per tahun.
Pembayaran dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan dapat diurus melalui situs resmi LMKN.
“Penarikan royalti ini bukan untuk menyulitkan pengusaha, tapi sebagai bentuk penghormatan terhadap kerja kreatif pencipta dan produser,” kata Dharma.
Musik Asing dan Streaming Pribadi Juga Tak Lepas
Di lapangan, sejumlah kafe mulai menyiasati aturan dengan hanya memutar musik instrumental atau lagu-lagu barat. Namun, langkah itu juga tidak serta-merta membebaskan mereka dari kewajiban membayar royalti.
“Jadi, udah mengikuti aturan di sini, cuma gantinya pakai lagu-lagu barat,” ujar Ririn (nama disamarkan), salah satu karyawan kafe di kawasan Tebet, Minggu (3/8/2025).
Menanggapi itu, Dharma menegaskan, musik dari luar negeri pun tetap wajib dibayar karena Indonesia telah terikat kerja sama dengan organisasi hak cipta internasional.
“Harus bayar juga kalau pakai lagu luar negeri. Kita terikat perjanjian internasional,” ujarnya.
Beberapa pelaku usaha bahkan memilih tidak memutar musik sama sekali. “Udah enggak pernah nyetel lagi, dari awal udah enggak boleh. Jadi, benar-benar anyep,” ungkap Gusti, karyawan restoran mie di lokasi lain.
Streaming Bukan Lisensi Komersial
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham juga mengingatkan bahwa layanan streaming seperti Spotify atau Apple Music hanya berlaku untuk penggunaan pribadi.
“Layanan streaming bersifat personal. Ketika musik diperdengarkan kepada publik di ruang usaha, itu sudah masuk kategori penggunaan komersial,” jelas Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, Senin (28/7/2025).
Dengan begitu, pelaku usaha tetap harus mengurus lisensi tambahan melalui LMKN agar penggunaan musiknya sah secara hukum.
