BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memaksimalkan upaya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Meski belum ada petunjuk teknis (juknis) yang lengkap, Pemkot Bandung menunjukkan komitmennya untuk memastikan program ini dapat berjalan optimal di wilayahnya.
Berita Terkait
Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinkronisasi lintas pihak, terutama karena sebagian besar sasaran penerima manfaat adalah siswa TK, SD, dan SMP yang berada di bawah naungan Pemkot.
“Data menunjukkan terdapat sekitar 310.000 siswa di jenjang SD hingga SMP, dan siswa TK mencapai sekitar 1.200.
Jika program ini menyasar 20% dari total siswa, maka ada sekitar 62.000 siswa yang harus menerima manfaat MBG,” ujar Koswara dalam Rapat Evaluasi Program MBG di Balai Kota Bandung, Senin, (13/1/2025).
Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan setidaknya 20 dapur layak guna mendukung pelaksanaan program.
Namun, saat ini Kota Bandung baru memiliki delapan dapur yang siap digunakan.
Pembentukan Satgas dan Pemetaan Prioritas
Koswara juga menekankan pentingnya komunikasi antar pihak dan pemetaan prioritas penerima manfaat.
Langkah strategis yang diambil Pemkot Bandung mencakup pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, tetapi masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah pusat,” tambahnya.
Tantangan Stunting dan Standar Makanan
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Tantan Surya Santana, menyebutkan bahwa sosialisasi program MBG telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih mengemuka, seperti isu stunting dan pengawasan standar makanan di sekolah.
“Sejumlah siswa mengandalkan makanan pagi dan siang di sekolah. Namun, ada kekhawatiran terkait makanan yang mungkin tidak memenuhi standar. Selain itu, jadwal pengiriman makanan juga perlu disesuaikan dengan jam pelajaran,” jelas Tantan.
Ia mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat sekolah dan kota untuk meningkatkan koordinasi, termasuk dalam pengelolaan sampah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung.
Pemanfaatan Pangan Lokal
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyoroti pentingnya penggunaan bahan pangan lokal dalam program MBG dengan konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
“Kami mendorong pemanfaatan dapur Dahsat (Dapur Sehat Atasi Stunting) di lingkungan kelurahan dan mengintegrasikan Buruan Sae sebagai muatan lokal di sekolah,” ujar Gin Gin.
Ia berharap program Buruan Sae yang melibatkan petani lokal dapat menjadi solusi untuk mendukung keberlanjutan program ini.
Distribusi Tahap Awal
Hingga tahap kedua, program MBG di Kota Bandung telah menjangkau 21.271 siswa di tujuh kecamatan, yaitu Cicendo, Sukajadi, Andir, Antapani, Arcamanik, Bandung Kidul, dan Coblong.
Total penerima manfaat mencakup 40 sekolah, dengan rincian tahap pertama di sembilan SD dan lima SMP, serta tahap kedua di satu TK, 21 SD, dan empat SMP.
Melalui strategi terpadu ini, Pemkot Bandung berharap program MBG tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi siswa-siswa di Kota Bandung.
