BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama DPRD Kota Bandung sepakat untuk bergerak bersama menangani persoalan banjir, terutama di wilayah perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bandung yang kerap menjadi titik rawan genangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana edisi ke-13 di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari, pada Rabu (8/10/2025).
Berita Terkait
Menurut Farhan, kegiatan ini bukan hanya bentuk pengecekan rutin, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan warga di tingkat RW dan RT terhadap potensi bencana, termasuk banjir.
“Kami mengecek catatan informasi di setiap RW dan RT sekaligus meninjau kondisi yang berisiko terjadi bencana. Kalau ada yang bisa langsung dieksekusi, kita lakukan segera. Kalau harus ditunda, akan disiapkan perencanaan lebih matang,” jelas Farhan.
Salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan tersebut adalah usulan pembuatan sodetan dari anak Sungai Ciorok menuju Sungai Cidurian sepanjang 200 meter.
Namun, proyek ini masih terkendala karena sebagian lahannya masuk wilayah Kabupaten Bandung.
“Ini jadi tantangan karena wilayahnya lintas kewenangan. Tapi kita akan terus berkoordinasi agar penanganannya tidak terhambat,” tambahnya.
Selain meninjau sungai dan area rawan banjir, tim juga berdialog langsung dengan warga.
Farhan pun mengapresiasi warga Mekar Jaya yang aktif menjaga lingkungan, terutama karena wilayah tersebut tidak memiliki tempat pembuangan sampah liar.
“Wilayah ini termasuk rawan banjir, tapi saya lihat masyarakatnya punya semangat luar biasa. Tidak hanya tangguh bencana, tapi juga mandiri dalam pengelolaan lingkungan,” ungkapnya.
Farhan menargetkan agar seluruh 1.597 RW di Kota Bandung dapat memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita targetkan dalam masa jabatan lima tahun ini seluruh RW sudah kita kunjungi dan evaluasi. Prinsipnya, mitigasi bencana harus jadi budaya bersama,” tutur Farhan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung, Adi Widyanto, menilai persoalan banjir di wilayah perbatasan memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemkot, karena melibatkan banyak pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Masalahnya cukup rumit karena ada perbatasan dan kewenangan lintas daerah. Tapi kami di DPRD siap berkolaborasi dengan Pemkot untuk menganggarkan dana darurat, misalnya untuk pembuatan tanggul sementara,” kata Adi.
Ia berharap langkah cepat tersebut bisa menjadi solusi sementara sambil menunggu penanganan menyeluruh dari instansi terkait.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan BBWS dan Kabupaten Bandung agar upaya penanganan banjir ini bisa dilakukan secara bersama,” ujarnya.
