BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terus mendorong agar produk lokal masuk ke dalam katalog pengadaan barang dan jasa.
Terbukti, saat ini telah ada 3.822 barang dan jasa dengan jumlah penyedia 248 pada katalog pengadaan barang dan jasa Kota Bandung.
Berita Terkait
Mulai dari servis kendaraan, makanan dan minuman, jasa pengelolaan, sovenir dan sebagainya.
Kota Bandung pun masuk 10 besar Pemda Penyelenggaran Katalog Lokal dengan nilai transaksi terbesar yakni Rp 137,1 miliar.
“Saya berharap, bagian pengadaan baran dan jasa bisa berperan dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi Kota Bandung dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk impor,” kata Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara Rakor Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kota Bandung, Selasa 29 November 2022, di Hotel Grand Preanger.
Menurut Yana, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah merupakan salah satu penggerak penting pertumbuhan roda perekonomian di Kota Bandung.
Oleh karena itu, unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa harus memiliki karakter strategis, kolaboratif, dan proaktif sehingga menjadi pendorong suksesnya pembangunan di Kota Bandung.
Hal tersebut, lanjut Yana, sesuai dengan instruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Semua itu, kata Yana, juga dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Harus disadari bahwa penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya untuk menggerakan pertumbuhan dan pemberdayaan industri dalam negeri,” katanya.
Menurutnya, PDN mampu meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja.
“Jika belanja produk lokal tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan UMKM Kota Bandung,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ketika memberikan bantuan bencana gempa bagi warga Cianjur, para PNS diminta untuk mengumpulkan donasi. Hasilnya dibelanjakan berbagai jenis bantuan yang barangnya merupakan produk lokal.
“Kemarin kebijakan saya dari uang hasil donasi itu dibelanjakan kepada UMKM. Sehingga uang yang peroleh dari warga kembalikan kepada masyarakat lewat UMKM ini,” ujarnya.
Di tempat yang berbeda, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rapat koordinasi nasional barang dan jasa menegaskan kepada para pimpinan daerah untuk memasukan produk lokal dalam e-katalog masing-masing daerah.
“Saya meminta kepada gubernur, bupati, wali kota juga sekda paling penting bagaimana produk lokal yang menjadi unggulan itu segera bisa masuk katalog lokal, ini harus segera,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah masih minim memasukan katalog lokalnya.
“Baru 46 Pemda dari 514 kabupaten kota di 34 provinsi. Padahal untuk membangun ini syaratnya tidak seperti waktu dulu, itu rumit. Sekarang sangat simpel,” katanya.
