BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Rapat Tim Transisi Pokja 1, 2, dan 3 sebagai langkah awal penyusunan program pembangunan yang strategis dan inklusif.
Pertemuan ini dihadiri Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, serta Wakil Wali Kota terpilih, Erwin.
Dalam rapat tersebut, A. Koswara menegaskan bahwa program strategis yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Program strategis ini harus dikerjakan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Lokasi dan sasaran program juga harus dipilih dengan penghitungan yang matang,” ujar Koswara.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang komprehensif sebagai panduan pelaksanaan program.
Menurutnya, langkah ini akan memastikan keselarasan antara eksekutif dan legislatif, sehingga setiap OPD memahami tugas masing-masing dengan jelas.
“Menentukan program strategis harus melalui kajian yang mendalam dan jelas,” tambahnya.
Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang telah terjalin di lingkungan Pemkot Bandung.
Ia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang solid dan berkelanjutan.
“Pendekatan yang dilakukan tidak boleh seragam. Setiap wilayah dan dinas memiliki kekhasan masing-masing yang harus diperhatikan. Kami akan bekerja sama untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif selama lima tahun ke depan,” ungkap Farhan.
Ia juga menyoroti program 100 hari kerja sebagai langkah awal untuk menetapkan arah pemerintahan baru.
Senada dengan Farhan, Wakil Wali Kota Bandung terpilih, Erwin, menyatakan komitmennya untuk merealisasikan janji 100 hari kerja, khususnya dalam penanganan masalah sampah dan transportasi.
“Kami berharap hasil kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik. Kami siap menjadi pendukung dan benteng dalam mewujudkan visi-misi 100 hari kerja kami kepada masyarakat,” ujar Erwin.
Rapat ini menekankan pentingnya kerja sama antar-OPD, pendekatan berbasis wilayah, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pembangunan yang merata dan beragam.
Pemkot Bandung optimistis dapat mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
