BANDUNG — Layanan administrasi kependudukan di Kota Bandung kini semakin terintegrasi dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting.
Berdasarkan Survei Teropong Daerah yang dilakukan Litbang Kompas pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan mencapai 84,3 persen.
Perubahan paling terasa terlihat dari sistem pelayanan yang kini lebih sederhana, cepat, dan terhubung dengan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan warga, mulai dari kelahiran, pernikahan, perubahan status keluarga hingga kematian.
Pada fase kelahiran, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan program Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan).
Melalui kerja sama dengan 102 fasilitas kesehatan yang terdiri dari praktik bidan mandiri, puskesmas, rumah sakit dan klinik, orang tua kini bisa langsung mendapatkan dokumen penting bayi seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran hingga Kartu Identitas Anak saat proses persalinan berlangsung.
Selain mempercepat pencatatan administrasi, program tersebut juga memastikan setiap bayi langsung tercatat sejak awal kelahiran.
Untuk fase pernikahan, pembaruan dokumen dilakukan melalui program Kompak Kang yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama di 30 kecamatan.
Lewat sistem ini, pasangan yang menikah tidak perlu lagi mengurus perubahan dokumen secara terpisah karena data kependudukan langsung diperbarui bersamaan dengan pencatatan pernikahan.
Sementara bagi warga yang mengalami perubahan status keluarga melalui putusan pengadilan agama, layanan pembaruan dokumen dilakukan melalui program Siap Pa. Sistem ini memungkinkan perubahan data dilakukan lebih cepat tanpa prosedur tambahan yang berulang.
Pada fase akhir kehidupan, layanan Pelita Hati hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga maupun kerabat yang telah meninggal dunia.
Selain integrasi layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga memperluas akses pelayanan melalui sistem daring dan layanan akhir pekan. Warga kini dapat mengurus dokumen secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Layanan juga dibuka pada Sabtu dan Minggu untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.
Di sisi lain, pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi yang lebih praktis dan mandiri.
Meski menunjukkan perkembangan positif, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, mulai dari perluasan akses digital hingga peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembaruan data kependudukan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan perubahan layanan dilakukan untuk memangkas proses administrasi yang selama ini dianggap rumit oleh masyarakat.
“Kami mengubah pendekatan, dari yang sebelumnya masyarakat harus datang ke layanan, menjadi sistem yang hadir di momen-momen penting kehidupan. Dari kelahiran hingga perubahan status keluarga, semuanya kami rangkai agar prosesnya lebih cepat dan tidak berulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, perluasan akses layanan menjadi salah satu fokus utama agar masyarakat semakin mudah mengurus dokumen kependudukan.
“Kami juga membuka layanan secara daring dan di akhir pekan agar masyarakat bisa mengurus dokumen tanpa terkendala waktu. Ini bagian dari upaya kami agar layanan benar-benar mengikuti kebutuhan masyarakat,” kata Tatang.
Sementara itu, Muhammad Farhan menegaskan administrasi kependudukan menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan dasar.
“Administrasi kependudukan adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan dasar. Karena itu kami memastikan prosesnya semakin mudah, cepat dan tidak berbelit, serta bisa diakses kapanpun dibutuhkan,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, integrasi layanan akan terus diperluas agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang kami dorong bukan sekadar percepatan layanan, tetapi bagaimana proses ini benar-benar menyatu dengan kehidupan warga. Ketika layanan hadir di setiap fase penting, maka masyarakat tidak lagi merasa mengurus administrasi sebagai beban,” lanjutnya.















