BANDUNG – Mabes Polri memutuskan menolak banding yang diajukan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (FS) terkait pemecatan dirinya dari Polri imbas dari kasus pembunuhan Brigadir J.
Ferdy Sambo tetap dipecat dengan tidak hormat dari korps Bhayangkara.
Berita Terkait
“Menolak permohonan banding pemohon banding. Menguatkan putusan sidang Kode etik Polri nomor NIP/74/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Ferdy Sambo NRP 73020260 jabatan Pati Yanma Polri,” jelas Irwasum Polri, Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, dalam resmi Divisi Humas Polri, Selasa (20/9/2022).
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa tidak akan ada seremonial terkait pemecatan atau pemberhentian secara tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan kepala divisi Propam Polri tersebut.
Hal tersebut dikemukakan Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/9/2022), seperti dikutip dari laman Polda Metro Jaya.
“Tidak ada. Sudah diserahkan berarti telah diberhentikan tidak dengan hormat. Diserahkan saja itu sudah bentuk seremonial,” tegasnya.
Berdasarkan putusan sidang kode etik Polri Polri nomor NIP/74/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, sebelumnya, Polri memutuskan memecat Fs dari institusi Polri.
Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Sambo diputuskan melalui hasil sidang KKEP, ketika itu. Atas putusan itu, Ferdy Sambo kemudian mengajukan banding.
Dalam sidang KKEP pada 26 Agustus 2022 ketika itu, terdapat 15 saksi yang dihadirkan. Mereka yang telah diperiksa di antaranya tiga tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Bharada Richard Eliezer (E), Bripka Ricky Rizal (RR), dan asisten rumah tangga Kuat Maruf.
Selain itu ada juga, Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Benny Ali, AKBP Arif Rahman, Kombes Agus Nurpatria, dan Kombes Susanto, AKBP Ridwan Soplanit, dan AKBP Arif Rahman. Kemudian AKBP Arif Cahya, Kompol Chuk Putranto, AKP Rifaizal Samual, Brigjen Hari Nugroho dan Kombes Murbani Budi Pitono.
Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Polri menolak permohonan banding berupa menguatkan atau memberatkan Putusan Sidang KKEP.
