BANDUNG – Setiap bangunan wajib memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana. Hal tersebut merupakan salah satu amanah dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Menurut anggota DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaya, Perda ini dibahas pada Tahun 2022 oleh Pansus 7 DPRD Kota Bandung. Saat itu, Uung menjadi bagian dari Pansus Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tersebut.
Berita Terkait
Salah satu bahasan dalam Perda ini, kata Uung, gedung-gedung tinggi harus memiliki tata kelola penanganan bencana dan kebakaran. Apabila terjadi kebakaran khususnya pada bangunan tinggi, maka sudah memiliki langkah-langkah yang diambil.
“Bangunan tinggi di Kota Bandung memang tidak terlalu banyak seperti di Jakarta atau Surabaya. Tapi harus ada langkah antisipasi karena kita tidak tahu kapan bencana terjadi, “ujar Uung.
Di dalam Perda yang disahkan dua tahun lalu ini, kata Uung, ditekankan pula soal hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Salah satu upayanya dengan menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran yang mumpuni.
Namun saat ini, kata Uung, hidran yang berfungsi hanya empat dari ratusan hidran yang sudah dibangun. Hal ini dikarenakan debit air naik-turun, tidak di semua hidran debitnya mencukupi.
“Kalau hidrannya tidak berfungsi, kita bisa memakai air dari kolam retensi. Tapi tidak semua lokasi ada kolam retensi. Kalau misalnya ada kebakaran di daerah padat, hidran tidak berjalan dan harus menunggu mobil pemadam lain yang datang dengan durasi cukup lama, kan bahaya sekali, ” ujar Uung.
Karena itulah, kata Uung, Kota Bandung harus melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran. Sehingga di daerah rawan itu, di bangun posko-posko pemadam kebakaran.
“Saya harap, debit di hidran-hidran ini juga dijaga agar saat butuh, airnya tersedia, ” ungkapnya.
Selain itu, kata Uung, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga harus dimiliki instansi terkait. Seperti mobil pemadam kebakaran baik ukuran besar atau kecil untuk menjangkau wilayah sempit.
“Kita juga harus punya motor kecilndengan tanki pemadam yang bisa masuk ke gang-gang, karena seperti kita tahu ada beberapa wilayah di Kota Bandung ini yang padat dan tak bisa dilalui mobil besar, ” terangnya.
Diharapkannya, di setiap RW disediakan motor pemadaman atau pun APAR (alat pemadam api ringan) yang mumpuni. “Rumah atau bangunan harus memiliki APAR, sebagai langkah pencegahan, ” ungkapnya.
Tak hanya itu, warga juga harus terus diberikan edukasi bagaimana cara pencegahan. Misalnya memastikan kompor dalam kondisi mati saat akan berpergian, jaringan listrik tidak dalam keadaan aus atau rusak, dan lainnya. Hal ini sebagai upaya pencegahan.
“Masyarakat juga harus diberi pemahaman kalau ada kebakaran di wilayahnya apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kebakaran ini jadi tontonan, ada menghalang-halangi mobil pemadam yang datang. Kan kita suka dengar ya mobil pemadam susah lewat karena ada kendaraan parkir sembarangan, ” ungkapnya.
Uung menekankan pentingnya edukasi pada masyarakat. Diharaokanbsosialisasi terus dilakukan agar masyarakat juga tahu dan paham langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
