BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menyatakan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter yang kini resmi digulirkan bagi siswa SMA dan SMK di Kota Bandung.
Program ini dirancang khusus untuk membentuk kedisiplinan dan memperbaiki karakter siswa yang memiliki catatan pelanggaran seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya.
Berita Terkait
Program ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan untuk tahap awal, pelaksanaannya dilakukan di barak militer milik Rindam III/Siliwangi, Dodik Bela Negara, Kabupaten Bandung, mulai Senin, 5 Mei 2025.
“Pagi ini telah resmi diluncurkan program pendidikan karakter di barak militer untuk para siswa SMA dan SMK di Kota Bandung. Program ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu saja kami dari Pemerintah Kota Bandung memberikan dukungan penuh,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Gedung Pakuan.
Farhan juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan turut memastikan pelaksanaan program ini berjalan optimal dan aman bagi seluruh peserta.
“Kami memastikan ikut serta dalam mengawasi dan melindungi para peserta. Kami percaya pelaksanaan program ini di Rindam III/Siliwangi akan berjalan baik. Kami juga percaya pada integritas dan kesiapan tim dari Rindam,” ungkapnya.
Pada peluncuran perdana, sekitar 50 siswa SMA menjadi peserta angkatan pertama.
Program ini akan berlangsung selama dua minggu di kawasan Rindam Cikole, Lembang.
Mekanismenya melibatkan koordinasi data dari Polrestabes Bandung yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Setelah validasi dilakukan, orang tua siswa akan diminta memberikan persetujuan tertulis sebelum anak mereka dikirim ke lokasi pelatihan.
“Program ini dirancang untuk membina kedisiplinan dan karakter positif, terutama bagi siswa dengan catatan pelanggaran seperti narkoba, tawuran, dan masalah lainnya,” tutur Farhan.
Ia berharap model pembinaan seperti ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam membentuk karakter generasi muda, sekaligus menjadi contoh kolaborasi antar-lembaga.
“Program ini melibatkan banyak pihak—dari pemerintah provinsi, TNI, hingga masyarakat. Kritik tentu akan selalu ada, tapi justru itu penting sebagai bentuk kontrol dan keseimbangan agar program ini berjalan dengan baik dan transparan,” tutup Farhan.
