BANDUNG — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai dirasakan berbagai sektor, termasuk operasional pemerintahan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Salah satu jenis BBM nonsubsidi, Pertamax, resmi mengalami kenaikan harga menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari dinamika global yang memengaruhi pasokan dan permintaan energi, ditambah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Berita Terkait
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Karena itu, langkah yang bisa dilakukan adalah mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
“Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, artinya tingkat suplai sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama,” ujar Farhan.
Menurutnya, pola hidup hemat energi perlu mulai diterapkan, termasuk di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bandung.
“Saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan,” katanya.
Farhan menilai langkah efisiensi menjadi penting agar dampak kenaikan BBM tidak semakin membebani anggaran operasional pemerintah.
“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” ujarnya.
Salah satu sektor yang paling terdampak, menurut Farhan, adalah layanan pengangkutan sampah. Operasional armada pengangkut sampah membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar sehingga kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya layanan.
“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkapnya.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran, Pemkot Bandung juga berencana melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
Meski demikian, Farhan memastikan berbagai layanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh kebijakan penghematan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkasnya.
