BANDUNG – Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai kontrak dari banyak pihak baik dari kalangan internal pemerintah sendiri hingga masyarakat.
Diketahui sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan sampai saat ini belum ada realisasi impor beras karena masih masa panen. Namun, ia mengingatkan saat ini stok riil beras dari Perum Bulog hanya tersisa 500 ribu ton, idealnya perlu tambahan 1 juta ton.
Berita Terkait
Bulog saat ini memiliki stok lebih dari 800 ribu ton dalam gudangnya di seluruh Indonesia. Namun itu pun tak semuanya dalam kondisi baik lantaran ada sisa stok beras impor dari tahun 2018 lalu yang sudah mulai turun mutu, jumlahnya mencapai 300 ribu ton. Lutfi mengklaim jumlah tersebut tidak cukup karena berpotensi akan adanya gejolak harga.
Sedangkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan, stok beras hingga akhir Mei atau selesai momen Idul Fitri masih dalam tahap aman.
Menanggapi hal itu, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Bandung, DPP HIPMA MPH, menyarankan agar pemerintah memaksimalkan penyerapan beras dari para petani lokal.
“Saya kira yang harus dilakukan pada saat ini adalah melaksanakan penyerapan hasil panen dari petani mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara agraris maka penyerapan hasil panen petani merupakan prioritas pertama, terutama bulog pun memiliki peran yang sangat dibutuhkan” Ujar Ferdy Oktavianus selaku ketua Umum DPP HIPMA MPH, Minggu (21/3/2021).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP HIPMA MPH, Deska, pun berharap pemerintah menunda wacana impor beras.
“Usul saya ke pemerintah lebih baik menunda impor beras, kalau posisinya kita krisis beras saya kira impor masuk akal, petani juga masih banyak yang panen, seharusnya pemerintah tidak melakukan impor beras jika kami surplus,” tutur Deska.
Adapun impor 1 juta ton beras itu terdiri dari 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
“Wacana impor beras ini sangat tidak tepat dipilih apabila melihat kemampuan dalam negeri masih melimpah,bukannya pemerintah tidak boleh melakukan impor beras namun itu boleh dilakukan ketika kondisi yang sangat mendesak, seharusnya pemerintah fokus memberikan dorongan bagi sektor pertanian dalam negeri agar potensi Indonesia sebagai negara agraris bisa dimaksimalkan,” ujar Faisal, selaku Bendahara DPP HIPMA MPH Community Indonesia.
Untuk diketahui, Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa Merah Putih Hitam (HIPMA MPH) adalah organisasi sayap Merah Putih Hitam Community Indonesia yang bertujuan untuk mencetak kader kader generasi muda yang dapat berguna bagi masyarakat Indonesia.
HIPMA MPH Community Indonesia juga selalu sedia untuk memberikan sumbangsi pemikiran dan juga kritikan kepada pemerintah Indonesia untuk menghasilkan kebijakan yang baik untuk masyarakat Indonesia.
