BANDUNG – Wali Kota Bandung terpilih, Kang Farhan, memaparkan sejumlah rencana strategis untuk menangani kemacetan dan meningkatkan mobilitas di Kota Bandung.
Dalam wawancara eksklusif bersama para wartawan, Kang Farhan menjelaskan berbagai langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Berita Terkait
Jadi upaya mekanisme nanti seperti apa yang akan diajukan? Kang Farhan menjelaskan bahwa fokus utama dalam satu bulan pertama adalah menganalisis data terkait mobilitas masyarakat, baik pekerja maupun wisatawan.
“Kuncinya ada di, kalau kedinasan ya, Dishub, Tata Ruang, dan PU Bina Marga. Kita akan melihat penanganan masalah titik parkir, pola mobilitas saat pekerja masuk dan keluar Bandung, serta turis yang datang dan pergi. Jadi dalam waktu sebulan ini, kami akan menganalisis semua data terlebih dahulu. Setelah itu, baru kebijakan dibuat,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menghasilkan perubahan instan.
“Tidak ada kebijakan simsalabim ajaib. Setidaknya, dalam tiga bulan pertama, kami akan mencoba berbagai cara. Dari situ kita tahu mana yang berhasil dan mana yang perlu pengembangan lebih lanjut,” tambahnya.
Inovasi Bisnis Model untuk Angkot Bandung
Ketika ditanya mengenai upaya peremajaan angkot untuk mengatasi kemacetan, Kang Farhan menekankan pentingnya reformasi sistem bisnis.
“Angkot yang paling penting bukan peremajaan fisiknya, tapi sistem bisnis modelnya. Kita akan mulai membangun sistem pembayaran elektronik. Jadi, uang elektronik ini masuk ke escrow account, dan sopir dibayar berdasarkan rit harian, bukan jumlah penumpang,” jelasnya.
Ia mencontohkan sistem ini mirip dengan JakLingko di Jakarta, namun tetap membutuhkan subsidi pemerintah agar berjalan optimal.
“Bagi masyarakat yang gaptek, seperti orang tua, tentu akan ada bantuan. Kita harus mempermudah mereka untuk beradaptasi,” katanya.
Tol Lembang-Pasteur dan Analisis Mitigasi
Saat disinggung mengenai proyek Tol Lembang-Pasteur, Kang Farhan menjelaskan bahwa ini adalah program pemerintah provinsi dan pusat. Pemkot Bandung, menurutnya, akan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
“Tugas utama kami adalah menjaga lahan yang akan digunakan, sesuai dokumen yang ada. Kalau pusat dan provinsi bilang jalan, ya kita siap melaksanakan. Tapi yang paling penting adalah mitigasi dampaknya,” ungkapnya.
Mitigasi menjadi perhatian khususnya. Ia menyoroti potensi penumpukan pengunjung di Lembang atau dampak terhadap mobilitas warga Bandung.
“Termasuk mitigasi emergensi. Kalau ada yang sakit di tengah kemacetan, berapa titik emergensi yang harus disediakan? Ini bagian dari analisis mitigasi yang sedang kami hitung,” tambah Kang Farhan.
Feeder dan Shuttle untuk Solusi Parkir
Untuk mengurangi penggunaan parkir badan jalan, Kang Farhan juga mempertimbangkan konsep pooling parkir dan feeder shuttle.
“Kita akan mengumpulkan kendaraan di satu titik parkir, kemudian gunakan feeder atau shuttle menuju lokasi utama, seperti Balai Kota Bandung,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Kang Farhan optimis bahwa perlahan Kota Bandung dapat menemukan solusi atas permasalahan mobilitas dan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
