BANDUNG – Jumlah Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung mengalami kenaikan.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Dadang Aziz Salim mengungkapkan, penyebabnya adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berita Terkait
“Iya (meningkat), penyebabnya kalau hasil dari penjangkauan kemarin itu kebanyakan dari pegawai yang di PHK,” ujar Aziz kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Selasa (13/4/2021).
Aziz pun mengungkapkan, hadirnya pegawai korban PHK yang menjadi PPKS menjadi persoalan baru di Kota Bandung. Ironisnya, masyarakat umum dinilai berkontribusi terhadap keberadaan mereka.
“Awalnya mereka coba-coba ikut dengan teman di jalanan, karena mungkin masyarakat yang membantu di jalanan ya semakin betah,” ucapnya.
Aziz menuturkan, dari hasil pendataan, sebanyak 50 persen PPKS yang terjaring berasal dari luar Kota Bandung,
“Kalau kita data, kemarin dari Kota Bandung itu 50 persen, 50 persen dari daerah lain, tapi masih Jawa Barat, seperti Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan lain lain,” katanya.
Aziz memaparkan, di masa pandemi pihak Dinsos lebih berhati-hati dalam melakukan penjangkaun terhadap PPKS. Bahkan, untuk menekan penyebaran Covid-19 pihaknya lebih banyak memulangkan para PPKS yang terjaring di lapangan.
“Jadi karena Covid-19 kami membatasi PPKS yang terjaring untuk di bawa ke rumah singgah, jadi sekarang cukup dihalau saja,” bebernya.
Lebih lanjut Aziz mengaku masih mengalami kesulitan dalam melakukan penjangkau terhadap PPKS. Pasalnya, saat ini pihaknya memiliki petugas yang terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Bandung.
