BANDUNG – Untuk mencegah terjadinya penyaluran bantuan sosial yang tidak merata atau salah sasaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuat inovasi sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu. Sebuah platform pelayanan sosial terintegrasi yang berbasis pada data tunggal.
Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono meresmikan langsung sistem tersebut di Hotel Savoy Homann, Rabu 18 Oktober 2023.
Bambang menyampaikan, inovasi sistem ini bukan hanya mencantumkan data diri seperti nama, alamat, dan usia, tetapi juga ‘by problem’ tiap warga Kota Bandung yang membutuhkan, tertera dalam aplikasi ini.
“Harapannya, melalui aplikasi ini pelayanan sosial yang kita berikan jadi tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing warga. Ini saling berintegrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pelayanan sosial,” ungkap Bambang.
Hadirnya Yes! Jitu merupakan upaya Pemkot Bandung untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan mestinya demi menyejahterakan masyarakat.
“Ada sebuah terobosan, mulai dari perlindungan sampai pemberdayaan menjadi sangat penting. Akses untuk mendapatkan data dan intervensi juga menjadi persoalan yang belum maksimal di Kota Bandung. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Yes! Jitu akan jadi sangat penting jika bisa menampilkan data secara aktual atau real time dari tiap kewilayahan. Terlebih Kota Bandung memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan dari 4,25 persen menjadi 3,14 persen di tahun 2023.
“Ini PR besar. Maka dari itu, dengan data terpadu dan mudah untuk diakses siapapun dan kapanpun, saya optimis bisa menurunkan kemiskinan. Kelurahan dan kecamatan bisa masif untuk update data. Kita ingin memberikan layanan terbaik di semua sektor,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Soni Bakhtiyar memaparkan lebih lanjut mengenai isi pelayanan Yes! Jitu. Layanan kesejahteraan sosial dalam Yes! Jitu antara lain rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial.
“Jaminan sosial ini berupa jaminan pendidikan, pangan, kesehatan, insentif pajak PBB, dan transportasi gratis. Di Kota Bandung banyak program yang seperti itu tapi belum tersinergi dengan baik,” aku Soni.
Ia menjelaskan, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data tunggal dalam pelayanan kesejahteraan sosial mampu menyatukan potensial sumber.
“Kita membuat satu komitmen, seluruh OPD yang punya program untuk meningkat kesejahteraan masyarakat harus berkomitmen menggunakan single data. Program intervensi harus berdasarkan hasil asesmen,” jelasnya.
Ia juga memaparkan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bandung, Pemkot akan menggait 300 yayasan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
“Rata-rata penggunaan anggaran di tiap yayasan itu Rp5 miliar. Potensi keseluruhannya bisa mencapai Rp1,5 triliun. APBD kita baru bisa menjangkau 29,8 persen dari total seluruh warga yang memiliki hak pelayanan kesejahteraan sosial,” ungkapnya.
Oleh karena itu, potensi yayasan tadi akan diikat dengan kerja sama untuk bisa menutupi potensi 70 persen demi menekan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Menanggapi inovasi ini, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Heru Kriswahyu mengapresiasi kinerja Pemkot Bandung dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
“Ini merupakan langkah maju berikutnya sebagai bentuk perhatian penyelenggara negara kepada masyarakat. Harapannya layanan kepada masyarakat akan semakin lebih baik. Mudah, cepat, dan murah bisa menjadi acuan kita bersama dalam menggali kreativitas potensi dan semua yang dibutuhkan, sehingga peran negara semakin nyata kepada masyarakat,” kata Heru.
Ia menambahkan, Ombudsman sebagai mitra harus berjalan berdampingan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya juga memiliki program pencegahan maladministrasi dalam pelayanan masyarakat.
“Sejalan dengan Yes! Jitu, kami bermitra juga dengan Dinsos, sehingga bisa memperoleh gambaran lebih utuh mengenai situasi layanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung,” tuturnya.
