BANDUNG – Program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Januari 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berita Terkait
“Makan bergizi gratis 2025 dimulai Januari dan sudah masuk APBN 2025. Jadi mekanisme pertanggungjawaban biasa,” ujar Dadan seperti dilansir dari laman Tempo, Selasa, (7/1/2025).
Dalam pelaksanaannya, bahan baku makanan akan dipasok oleh penyedia yang ditunjuk pemerintah, dan pembayaran dilakukan melalui dana APBN. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, juga menjelaskan bahwa beberapa daerah sebelumnya masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
“Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan, Senin, 6 Januari 2025. Ia menambahkan bahwa setelah dana tersebut habis, program akan sepenuhnya mengandalkan alokasi APBN sebesar Rp 71 triliun.
Program ini menyasar 19,47 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional telah meluncurkan 190 titik Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah lokasi SPPG terbanyak, yakni 57 titik.
Setiap SPPG bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar serta memenuhi standar gizi dan kebersihan. Selain itu, pengelolaan limbah di dapur umum juga diawasi dengan ketat.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui akses makanan bergizi yang terjamin.
