BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai tumpul alias tidak tegas dalam menghadapi massa simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS) di tengah pandemi Covid-19.
Kalangan aktivis ’98 mengklaim ketidaktegasan Ridwan Kamil justru bisa membuat klaster baru, dengan membiarkan kerumunan massa.
Berita Terkait
“Sudah jelas kok aturan protokol kesehatan itu apa saja. Bahkan dia sendiri yang mengampanyekan protokol kesehatan ke masyarakat. Tapi kenapa kemarin diam, seolah-olah tak terjadi apa-apa,” ujar Abdul Salam Nur Ahmad selaku aktivis ’98 Salam dalam siaran persnya, dilansir dari laman Detik, Selasa (17/11/2020).
Akitivis ’98 itu mengatakan, sejauh ini dirinya melihat pemerintah pun telah berupaya penanganan Covid-19/
Bahkan pemerintah pun telah menggelontorkan dana tak sedikit untuk mengetaskan wabah ini.
Namun usaha itu bisa dibilang percuma lantaran adanya kerumunan massa akibat lengahnya pemerintah terhadap kerumunan massa yang belakangan ini menjadi kontroversi.
“Sebagai kepala daerah, harusnya gubernur bisa menggunakan perangkat negara yang ada untuk melarang dan mencegah kerumunan di saat pandemi ini. Harusnya berani mencegah terjadinya pelanggaran aturan,” ujarnya.
Di sisi lain, wabah ini juga memberikan dampak bagi banyak aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apalagi di awal-awal, ketika toko-toko ditutup. Lalu hingga sekarang ada penerapan sanksi denda kepada warga biasa yang melanggar protokol kesehatan. Tapi kenapa kejadian kemarin dibiarkan?,” cetusnya.
Ridwan Kamil pun lantas diklaim tumpul ketika membiarkan kerumunan di Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor.
“Harusnya ada koordinasi, jangan sampai warganya datang. Saya sangat yakin, yang kemarin (di Petamburan) itu banyak warga Jawa Barat,” ucapnya.
“Ini cara-cara meraih simpati politik yang tidak bisa ditolerir. Demi kepentingan elektabilitas, tega membiarkan pelanggaran yang bisa mengorbankan kesehatan bahkan nyawa masyarakat,” katanya menambahkan.
Terlepas dari itu, Ade menyambut positif langkah Kapolri yang mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen. Nana S, dan Kapolda Jawa Barat Irjen yang disebut tidak patuh terhadap protokol kesehatan.
“Pencopotan ini sudah tepat sebagai bentuk ketegasan negara dalam menegakkan hukum. Siapa pun, kalau bersalah, harus ditindak,” katanya
