BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan pangan. Berbagai program lintas sektor terus dijalankan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah periode Juli–September 2026 di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kamis 27 Agustus 2026.
Berita Terkait
Farhan mengatakan, bantuan beras dari pemerintah pusat menjadi salah satu bentuk intervensi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Namun, Pemkot Bandung juga menyiapkan sejumlah program lain sebagai jaring pengaman sosial.
“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya bantuan pangan. Ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, ATM Beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja, hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” ujar Farhan.
UHC Jadi Bagian dari Penanganan Kemiskinan
Menurut Farhan, akses terhadap layanan kesehatan juga memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan.
Masyarakat yang mengalami persoalan kesehatan dan harus mengeluarkan biaya pengobatan cukup besar berpotensi mengalami tekanan ekonomi. Karena itu, Pemkot Bandung terus berupaya menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC).
Saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Bandung telah mencapai lebih dari 90 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta tercatat di atas 82 persen.
Farhan menyebut tingkat kepesertaan dan keaktifan tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam mempertahankan program UHC di Kota Bandung.
“Kepesertaan dan keaktifan ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan program UHC. Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agar seluruh warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” katanya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk program UHC di Kota Bandung mencapai sekitar Rp360 miliar.
Sebagian kebutuhan tersebut saat ini telah terpenuhi. Pemkot Bandung masih berupaya mencari sumber pendanaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang masih tersisa.
“Insyaallah kebutuhan itu akan terpenuhi karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
BPJS Kesehatan Dinilai Bisa Cegah Warga Jatuh Miskin
Lebih jauh, Farhan menilai keberadaan BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, jaminan kesehatan juga merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat diharapkan tidak semakin terbebani secara ekonomi ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Bagi saya, BPJS Kesehatan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Ini bentuk rekayasa sosial dan keuangan yang memiliki nilai sosial sangat tinggi,” katanya.
Pemkot Bandung pun menggabungkan berbagai intervensi untuk menangani persoalan kemiskinan, mulai dari bantuan pangan, bantuan sosial, penguatan akses pangan melalui ATM Beras, program padat karya hingga jaminan kesehatan.
Pendekatan lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan perlindungan agar masyarakat tidak semakin rentan terhadap tekanan ekonomi.
Dengan demikian, penanganan kemiskinan di Kota Bandung diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan, tetapi juga melalui penguatan perlindungan sosial dan akses terhadap layanan dasar masyarakat.
