BANDUNG – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa biaya haji 2025 akan diupayakan lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima oleh jemaah.
Menurutnya, fokus utama adalah memastikan kenyamanan, ketenangan, dan pelayanan optimal bagi jemaah haji yang akan beribadah tahun depan.
Berita Terkait
“Kami sedang membicarakan berbagai hal untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan tenang bagi jemaah, sekaligus membuat biaya haji lebih murah. Namun, biaya yang lebih rendah bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Nasaruddin Umar seperti dilansir dari laman Liputan6.com, Jumat (27/12/2024).
Dia menambahkan, akan ada efisiensi yang dilakukan, namun dengan tetap menjaga kualitas.
“Misalnya dalam pemilihan pesawat, kami tidak akan memilih pesawat murah yang justru berpotensi membawa risiko karena sudah tua. Ini akan menjadi perhatian serius kami,” tambahnya.
Nasaruddin juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji 2025.
Menurutnya, Prabowo menginginkan agar pelaksanaan haji tahun depan lebih efisien dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Presiden meminta agar kami, sebagai penyelenggara, memastikan pelaksanaan haji yang lebih baik, efisien, dan teratur. Jika berhasil, ini bisa menjadi model untuk haji-haji berikutnya,” katanya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga berencana membangun perkampungan untuk jemaah haji dan umrah, yang diperkirakan dapat mengurangi biaya haji.
“Perkampungan Indonesia ini tidak hanya untuk jemaah haji, tetapi juga untuk jemaah umrah, yang bisa menghemat biaya secara signifikan,” ungkap Nasaruddin.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengadakan pertemuan dengan Deputi Kerja Sama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah, pada Rabu (25/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas persiapan penyelenggaraan haji 2025 dan transisi penuh peran BP Haji sebagai penyelenggara utama pada 2026.
“Kami telah berdiskusi panjang mengenai peran BP Haji yang akan sepenuhnya menangani penyelenggaraan haji pada 2026. Ini merupakan informasi penting bagi otoritas perhajian Arab Saudi, terkait kemitraan dan kerja sama kedua negara,” kata Dahnil, yang juga menekankan prinsip EMAN (Efisien, Aman, dan Nyaman) sebagai landasan utama dalam pelayanan kepada jemaah.
Dahnil juga memastikan bahwa efisiensi operasional, keamanan, dan kenyamanan jemaah haji akan tetap menjadi prioritas utama BP Haji.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di setiap aspek penyelenggaraan haji,” tambahnya.
Sementara itu, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah mengungkapkan dukungan penuh dari pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia.
Dia mengingatkan agar Indonesia segera mengakselerasi persiapan layanan haji, khususnya terkait pemesanan akomodasi, transportasi, hotel, konsumsi, dan layanan lainnya.
“Semua persiapan ini harus dioptimalkan agar jemaah haji Indonesia dapat merasakan pengalaman ibadah yang aman dan nyaman,” kata Hassan. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama demi kelancaran penyelenggaraan haji 2025.
