BADUNG – Para tenaga kesehatan (nakes) di Kota Bandung dipastikan telat menerima insentif tahun 2021 saat pandemi Covid-19 dipastikan akan telat cair.
Hal itu dikarenakan insentif yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN ini telah terdistribusikan ke dinas-dinas pada tahun anggaran 2021.
Kabar ini disampaikan oleh Ketua harian penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Rabu (31/03/2021).
“Insyallah untuk intensif ini kalau kita lihat dari sumber yang ada insyallah aman cuma masalahnya begini peraturan menteri keuangan datang terlambat, seingat saya 18 Februari 2021 sedangkan di dalam APBD kita sudah disahkan di akhir tahun 2020,” ungkap Ema.
Ema Sumarna pun menjelaskan pada peraturan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa insentif tenaga kesehatan harus masuk di dalam DAU.
Namun, dana DAU yang bersumber dari APBN dalam APBD Kota Bandung tahun 2021 sudah tersebar ke seluruh dinas.
“Kalau sekarang itu harus dilakukan maka harus menunggu APBD-P karena mengacu kepada permendagri nomor 77 mengganti permendagri 13 tahun 2006 itu rezimnya (APBD) perubahan. Kalau rezim perubahan bagaimana pun juga kita tidak bisa berbenturan dengan itu,” jelasnya.
Ema menambahkan bahwa dalam peraturan Kementerian Keuangan dijelaskan bahwa dana insentif di DAU sudah ada. Sehingga jika diotak-atik maka akan menganggu kinerja dinas-dinas.
Menurut Ema, Pemkot Bandung pun bakal memastikan insentif nakes dan tenaga penunjang lainnya tidak akan hilang. Akan tetapi, diperkirakan penyaluran akan disekaliguskan kepada nakes dan lainnya.
“Nanti itu dirapelkan yang jelas haknya tidak hilang,” katanya. Ia mengatakan, dana yang disiapkan kurang lebih mencapai Rp 118-119 miliar. “Seingat saya Rp 118-119 miliar untuk insentif tenaga kesehatan,” bebernya.
Ema pun berharap seluruh pimpinan rumah sakit untuk menjelaskan hal tersebut kepada seluruh nakes.
“Dipastikan dana insentif tersebut tidak akan hilang,” tandasnya.
