BANDUNG – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun skema baru untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang memanfaatkan teknologi berbasis barcode.
Sistem ini bertujuan untuk memastikan bantuan yang diterima oleh masyarakat benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan panduan penggunaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berita Terkait
Luhut menjelaskan, dalam skema tersebut, penerima bantuan nantinya diwajibkan membuka rekening bank untuk memproses BLT.
Bantuan tersebut hanya bisa digunakan untuk pembelian bahan-bahan kebutuhan pokok yang telah ditentukan, seperti telur dan ayam, yang dibeli di wilayah pedesaan.
Setiap transaksi akan dipantau melalui barcode yang dihasilkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan.
“Misalnya di desa itu dia beli telur, ayam, dan sebagainya. Itu akan pegang barcode-nya dibuat,” kata Luhut dalam konferensi pers seperti dilansir dari laman CNN di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Menurut Luhut, sistem ini dirancang untuk memberikan transparansi dalam penggunaan dana bantuan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.
Selain itu, Luhut menekankan bahwa pengembangan teknologi ini dilakukan oleh tenaga ahli dalam negeri, melibatkan sekitar 300 orang dari berbagai instansi, termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peruri, dan Telkom.
“Sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia. Tidak seperti e-KTP yang mau tender sekian triliun, enggak ada itu,” tegasnya.
Luhut juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk bertemu dengan para pengembang sistem ini dalam waktu dekat, setelah platform tersebut mulai beroperasi.
Ia optimis dengan pengalaman sukses pemerintah sebelumnya, seperti aplikasi Peduli Lindungi, penerapan teknologi dalam penyaluran bantuan tunai ini akan membawa hasil yang maksimal.
Untuk menjaga integritas program, Luhut menyebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit secara berkala terhadap sistem baru ini.
“Kami ingin menghindari penggunaan-penggunaan yang tidak benar dalam program ini, karena kami ingin prosesnya cepat dan tepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.
“Kita ingin meminimalkan inefisiensi, termasuk melalui e-katalog dan sinkronisasi penerima bansos agar lebih tepat sasaran,” kata Seto.
Dengan adanya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial ini, Seto berharap proses distribusi bisa berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan akan mengoptimalkan anggaran negara sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
