BANDUNG – Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) ingin memanfaatkan sumur-sumur migas marjinal (tua) yang tak lagi digunakan.
Aspirasi itu disampaikan Ketua ADPMET Ridwan Kamil saat bertemu Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (23/4/2021).
“Pak menteri mendukung jika sumur-sumur marginal yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh BUMD untuk mengurangi potensi ilegal yang dilakukan di banyak kasus,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan mengatakan, saat ini jumlah ladang migas marginal di Indonesia lebih dari 100 ribu. Ia mengatakan, BUMD di Jabar telah siap untuk memanfaatkan sumur-sumur migas marjinal tersebut.
“Kita sudah siap hanya nanti Pak Menteri akan mengatur regulasinya dan sudah ada yang sudah dilakukan, sehingga kami menunggu waktu saja, Jabar paling siap,” ujar Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Gubernur Jabar itu.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan jumlah sumur migas marjinal mungkin sudah tak sebesar dulu. Pasalnya, sebagian sumur yang dieksploitasi oleh masyarakat secara ilegal telah dikembalikan lagi kepada pemerintah.
Ia tak memungkiri ada sejumlah sumur migas marjinal yang digarap kembali oleh masyarakat secara ilegal, yang dampaknya bisa merusak lingkungan.
“Ada kegiatan-kegiatan eksploitasi lagi yang dilakukan secara tidak resmi. Dampaknya adalah lingkungan karena tidak dikelola oleh kaidah-kaidah penambangan yang baik,” katanya.
Oleh karena itusumur marjinal ini harus bisa diberdayakan dan dikelola oleh operator semisal Pertamina.
“Bisa kita sampaikan kaidah penambangan yang baik dan juga bisa memberikan manfaat ekonomi terhadap daerah, jadi ini akan bisa dilakukan secara lebih formal,” sambung Arifin Tasrif.
Praktik pemanfaatan sumur marjinal ini telah dilakukan sebelumnya di Jambi dan beberapa daerah lainnya tapi belum masif. Pertamina selama ini dipilih karena selama ini pemerintah menampung produksi minyak mentah di sana.
“Memang ada dari sisa sisa sumur yang dikelola sendiri, membangun kilang sendiri nah tentu saja kilang-kilang sendiri ini harus diberikan bimbingan teknis supaya bisa menghasilkan produk-produk yang memenuhi persyaratan. Sehingga bisa diambil oleh Pertamina untuk dipasarkan. Selama ini kan minyak itu diolah sendiri tapi itu bisa dipakai juga karena kualitasnya belum terstandarisasi,” pungkasnya.
