BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, serta penuh kasih sayang.
Berita Terkait
“Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya,” ujar Farhan.
Hal itu ia sampaikan saat pelantikan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bandung periode 2025–2030, di Pendopo Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Farhan menyebut, KPAD berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Bandung sebagai Kota Layak Anak yang ramah, aman, dan inklusif bagi semua.
“KPAD harus aktif membangun kesadaran bersama bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kita semua,” katanya.
Menurutnya, tantangan perlindungan anak di kota besar seperti Bandung semakin kompleks. Anak-anak kini menghadapi ancaman baru seperti perundungan daring (cyberbullying), eksploitasi seksual dan ekonomi, serta penyalahgunaan media sosial.
Selain itu, perubahan gaya hidup, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan lemahnya kontrol lingkungan turut memperburuk situasi.
“Kita ingin setiap anak Bandung merasa aman untuk bermimpi, nyaman untuk belajar, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Mereka harus tumbuh menjadi generasi Bandung Juara yang cerdas dan berkarakter,” ujar Farhan.
Sementara itu, Komisioner KPAI, Ai Rahmayanti, mengapresiasi Pemkot dan DPRD Kota Bandung atas proses pembentukan KPAD yang dinilainya berjalan profesional dan penuh integritas.
“Proses seleksi KPAD ini berjalan on the track dan menunjukkan komitmen serius terhadap perlindungan anak,” kata Ai.
Menurut Ai, Bandung menghadapi berbagai persoalan serius terkait anak, mulai dari kekerasan verbal dan seksual hingga kejahatan siber yang menyasar anak-anak.
“KPAD harus menjadi mitra strategis dan kritis bagi pemerintah dengan memberikan rekomendasi berbasis data dan bukti nyata agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada anak,” jelasnya.
Ia juga berharap KPAD membangun jejaring luas dengan psikolog, advokat, dunia usaha, dan media agar sistem perlindungan anak di Bandung semakin kuat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati, menegaskan KPAD merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat kota.
“KPAD bekerja berdasarkan prinsip independen, akuntabel, inklusif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak,” tutur Uum.
Ia mengakui, tantangan perlindungan anak di Bandung masih besar, terutama tingginya angka kekerasan dan perlunya peningkatan layanan yang lebih terintegrasi.
“Dengan terbentuknya KPAD baru ini, kami berharap layanan terhadap anak bisa lebih cepat, tepat, dan langsung menyentuh korban. DP3A siap memfasilitasi pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan agar komisioner dapat bekerja optimal,” ujarnya.
Dengan terbentuknya KPAD periode baru ini, Pemkot Bandung berharap sinergi perlindungan anak semakin kuat, agar seluruh anak di Bandung dapat tumbuh dengan bahagia, aman, dan terlindungi.
