BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengawasan kawasan Bandung Utara sebagai langkah antisipasi bencana hidrometeorologi yang berpotensi berdampak langsung ke wilayah kota.
Upaya ini dilakukan menyusul posisi Kota Bandung yang kerap menjadi wilayah penerima dampak akibat perubahan tata guna lahan di kawasan hulu.
Berita Terkait
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Pemkot Bandung dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang berasal dari wilayah Bandung Utara.
“Kota Bandung ini penerima akibat. Jadi kita mesti lebih antisipasi menghadapi dampak-dampak tersebut,” ujar Farhan usai Launching Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di Alun-Alun Ujungberung, Senin, 26 Januari 2026.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung mulai menguatkan koordinasi lintas pihak sekaligus memanfaatkan teknologi sistem peringatan dini. Saat ini, baru satu sensor ketinggian air yang terpasang di Sungai Cikapundung untuk memantau potensi kenaikan debit air secara ekstrem.
“Sekarang ini baru satu titik di Sungai Cikapundung yang punya sensor. Kalau airnya naik dengan deras yang sangat tinggi, kita bisa tahu. Ke depan kita cari beberapa titik lain untuk diterapkan teknologi sensor,” jelas Farhan.
Menurutnya, wilayah yang perlu mendapat pengawasan ketat membentang dari Gunung Burangrang hingga Gunung Manglayang. Kawasan tersebut mencakup seluruh bentang Bandung Utara, baik di sisi barat maupun timur, yang aliran sungainya bermuara ke Kota Bandung.
Sejumlah sungai besar seperti Cikapundung, Cidurian, dan aliran lainnya menjadi fokus pemantauan karena berpotensi membawa dampak banjir dan longsor ke wilayah perkotaan.
Selain penguatan sistem peringatan dini, Pemkot Bandung juga mendorong penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai strategi jangka menengah dan panjang dalam pengendalian risiko bencana.
Saat ini, proses perhitungan ulang luasan RTH tengah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Cipta Bintar) bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian ATR.
“Target kita menambah RTH. Perhitungan barunya sedang dilakukan. Selain itu, saya juga akan mencari kemungkinan CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk membuka RTH di Kota Bandung,” ungkap Farhan.
Ia bahkan membuka peluang dilakukan penataan ulang ruang, termasuk relokasi di sejumlah titik, guna mengejar target proporsi RTH minimal 30 persen sesuai ketentuan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana.
Terkait kesiapsiagaan anggaran, Farhan memastikan Pemkot Bandung masih memiliki cadangan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat dialihkan sewaktu-waktu untuk penanganan bencana.
“Cadangan kas kita insyaallah bisa dengan mudah dialihkan apabila terjadi bencana,” ujarnya.
Farhan juga menyinggung dukungan Kota Bandung terhadap penanganan bencana di wilayah Bandung Barat.
Bantuan yang diberikan bersifat tanggap darurat, mulai dari pengerahan personel hingga pengiriman logistik yang tersedia di gudang pemerintah.
Saat ini, dua satuan pemadam kebakaran masih dikerahkan untuk membantu proses evakuasi di lokasi terdampak, khususnya di area berlumpur yang tidak memungkinkan penggunaan alat berat. Metode penyemprotan air menjadi salah satu solusi untuk memudahkan proses evakuasi.
Ia berharap, berbagai langkah antisipatif yang dilakukan dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana bagi warga Kota Bandung ke depan.
