BANDUNG — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan gaji layak bagi guru dan dosen di Indonesia.
Kondisi ini kerap menjadi keluhan masyarakat, bahkan menimbulkan anggapan bahwa profesi pendidik kurang dihargai oleh negara.
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar,” ujarnya saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Rabu (7/8/2025). Dilansir dari laman Kompas.com.
Sri Mulyani juga memunculkan pertanyaan penting, apakah sudah saatnya masyarakat ikut berkontribusi dalam pembiayaan gaji guru dan dosen agar kesejahteraan mereka meningkat.
Pasalnya, jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dikhawatirkan kesejahteraan tenaga pendidik akan sulit terpenuhi.
“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ucapnya.
Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait skema partisipasi masyarakat yang dimaksud. Berdasarkan data, rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia hanya 1,3 kali upah minimum provinsi (UMP), atau setara 143 kilogram beras.
Angka ini jauh di bawah negara lain seperti Kamboja (6,6 kali UMP), Thailand (4,1 kali UMP), Vietnam (3,42 kali UMP), dan Malaysia (3,41 kali UMP). Sementara rata-rata jam kerja dosen PTN di Indonesia mencapai 69,64 jam per minggu sepanjang 2024.
